Pada menu ini mengatur seluruh jenis kebijakan dan cara perhitungan BPJS Ketenagakerjaan  berlaku dalam perusahaan dan  nantinya kebijakan ini akan melekat ke setiap staf.

Anda dapat mengatur kebijakan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuat dengan memperhatikan beberapa hal di bawah ini :

  • Nama kebijakan BPJS Ketenagakerjaan

Merupakan nama dari kebijakan BPJS Ketenagakerjaan. Nama kebijakan harus bersifat unik dan mendeskripsikan sesuai kegunaanya agar dapat memudahkan Anda ketika melekatkan kebijakan ini ke staf.

  • Program manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang diikuti

Merupakan jenis-jenis program manfaat yang berlaku pada kebijakan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuat. Pada pengaturan ini, Payroll Master dapat menentukan golongan dari JKK yang berlaku serta menentukan pembebanan JHT dan JP kepada staf atau sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan.

  • Dasar perhitungan premi BPJS Ketenagakerjaan

Merupakan metode yang digunakan untuk menentukan dasar upah atau premi yang digunakan sebagai pengali rate BPJS Ketenagakerjaan. Terdapat 4 metode yang dapat dipilih oleh Payroll Master sebagai berikut :

1. Berdasarkan komponen payroll
Dasar upah atau premi didapat berdasarkan komponen payroll aktif yang didefinisikan oleh Payroll Master.
2. Berdasarkan komponen payroll dengan minimum UMR
Dasar upah atau premi didapat berdasarkan komponen payroll aktif yang didefinisikan oleh Payroll Master lalu dibandingkan dengan UMR staf. Jika dasar upah dari komponen payroll lebih kecil daripada UMR maka saat menghitung nilai BPJS Ketenagakerjaan akan mengacu pada nilai UMR staf, begitu pula sebaliknya.
3. Berdasarkan UMR
Dasar upah atau premi didapat berdasarkan UMR masing-masing staf.

  • Berdasarkan jumlah tertentu

Dasar upah atau premi didapat berdasarkan nilai tertentu yang didefinisikan sendiri oleh Anda untuk berlaku untuk setiap kebijakan yang dibuat.

Catatan : Seluruh kebijakan BPJS Kesehatan yang telah dibuat dapat di-deaktivasi dengan kondisi tidak melekat oleh staf aktif maupun ex-staf.

Did this answer your question?